Pengganti KTP Baru akan dicetak 'Seukuran' A4 atau Folio

Masyarakat yang hendak mengurus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) harus bersabar. Sebab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) di beberapa tempat sedang kehabisan blangko. Maka masyarakat yang belum mencetak terpaksa menggunakan surat keterangan (suket) sementara waktu.

Berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan evaluasi teknis pelelangan yang dilakukan Pokja Unit layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP), Inspektorat Jendral Kemendagri dan atas masukan BPKP, proses pelelangan 8 juta blanko kartu pada 2016, dinyatakan gagal. Namun jika tetap dipaksakan untuk dilanjutkan hingga penetapan pemenang lelang, maka lelang tersebut akan berdampak hukum.

Untuk mengantisipasi itu, sesuai surat edaran Kemendagri, pemerintah kabupaten/kota diminta memberlakukan Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik mulai Oktober. “Surat keterangan itu digunakan, karena blanko e-KTP kosong”.

Kadispenduk mengatakan, surat keterangan pengganti KTP elektronik bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Diantaranya pelayanan perbankan, imigrasi, perizinan, pajak, pertanahan dan lainnya. “Surat keterangan ini pengganti e-KTP”.
Surat keterangan pengganti e-KTP berlaku selama enam bulan. Mereka yang memegang surat keterangan tersebut sama saja dengan e-KTP. Menurutnya, untuk mendapatkan surat keterangan pengganti e-KTP tersebut, permohonannya melalui kecamatan, selanjutnya kecamatan mengajukan ke Dispendukcapil.

Sukoharjo
Kepala Dispendukcapil Sukoharjo Sriwati Anita mengatakan, blangko habis ini sejak awal Oktober. Maka pihaknya mengeluarkan suket untuk pegangan sementara waktu bagi warga yang tertunda e-KTP-nya. ”Blangko habis juga dipengaruhi tingginya pemohon KTP elektronik,” paparnya kemarin.

Banyumas
Ribuan warga di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terpaksa menggunakan Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), atau KTP sementara, lantaran blangko e-KTP dari pusat habis.

Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, Khusnadin mengatakan meski KTP sementara ini berfungsi seperti e-KTP, namun tetap menyulitkan warga. Itu karena KTP pengganti itu berupa selembar kertas yang mudah rusak ketika dibawa oleh si pemilik. Dia meminta, pemerintah daerah secepatnya mengganti e-KTP sementara tersebut dengan e-KTP definitif.


Khusnadin tegaskan, KTP sementara ini berfungsi seperti KTP biasa. Hal ini kata dia, diperkuat dengan keputusan bupati agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Banyumas menerbitkan KTP sementara untuk menghindari warga yang tidak ber-KTP. KTP tersebut berlaku selama enam bulan.

"Karena tidak ada materialnya (blanko), makanya banyak yang sudah mengajukan e-KTP tapi sampai sekarang belum jadi. Pak bupati sudah memerintahkan kepada kepala Disdukcapil untuk menerbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP, yang fungsinya sama dengan KTP. Jadi ini berlaku untuk seluruh urusan, misalnya surat keterangan," jelas Khusnadin.



Surabaya
Sesuai informasi, ternyata sejak 1 Oktober 2016, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya sudah tak bisa mencetak blanko e-KTP. Ini dikarenakan adanya kegagalan di pusat, jadi bukan kesalahan Pemkot Surabaya.

Kepala Dispendukcapil Surabaya Suharto Wardoyo mengungkapkan, pemberitahuan tersebut disampaikan Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementrian Dalam Negeri kepada seluruh kepala Dispendukcapil kabupaten/kota se-indonesia pada 15 Nopember. Dampak gagal lelang, blanko E-KTP kosong.
Previous
Next Post »