Barang Pindahan dari Luar Negeri Bebas Bea Masuk dan Pajak

Pengalaman ini sering dialami oleh para perantau di Luar Negeri (LN) seperti Pelajar, Mahasiswa, TKI, TKW, atau bahkan para Pegawai Negeri yang berdomisili sementara (lebih dari 1 tahun) di luar negeri karena sesuatu hal. Biasanya mereka akan mengirimkan barang-barang keperluan rumah tangga yang sudah terpkai selama tinggal di LN ke Indonesia,
Peraturan yg menyatakannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Pindahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2012 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk.
PENGERTIAN BARANG PINDAHAN
Barang Pindahan adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri. Barang pindahan diberikan pembebasan bea masuk kecuali untuk barang pindahan yang dikategorikan sebagai barang dagangan atau kendaraan bermotor. Disamping itu barang pindahan juga tidak dipungut PPh pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
SYARAT-SYARAT
Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Negara Republik Indonesia dengan kriteria :
  1. menjalankan tugas ke luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan ke luar negeri dan surat keputusan penarikan kembali ke Indonesia dari instansi yang bersangkutan;
  2. menjalankan tugas belajar di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keterangan belajar di luar negeri dari instansi yang bersangkutan.
Pelajar, mahasiswa, atau orang yang belajar di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan telah selesai belajar. 

Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan pada perwakilan Indonesia di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus, berdasarkan perjanjian kerja dengan Departemen Luar Negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia tempat bekerja dan surat perjanjian kerja dengan Departemen Luar Negeri .

Warga negara Indonesia yang karena pekerjaannya pindah dan berdiam di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus, yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dan rincian barang yang telah ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.

Warga negara asing yang karena pekerjaannya pindah ke dalam daerah pabean Indonesia bersama keluarganya setelah mendapatkan:
  1. izin menetap sementara dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara paling singkat 1 (satu) tahun; dan
  2. izin kerja sementara dari departemen yang membidangi tenaga kerja yang dibuktikan dengan Kartu Izin Kerja Tenaga Asing Sementara paling singkat 1 (satu) tahun.

CARA MENDAPATKAN

Barang pindahan yang diimpor, harus tiba bersama-sama pemilik yang bersangkutan atau paling lama 3 (tiga) bulan sesudah atau sebelum pemilik barang yang bersangkutan tiba di Indonesia.

Pemilik barang atau kuasanya menyampaikan Pemberitahuan Pabean Impor ke Kantor pabean tempat pemasukan barang pindahan, dengan melampirkan :
  1. daftar rincian jumlah, jenis, dan perkiraan nilai pabean atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk yang telah ditandasahkan;
  2. surat keterangan dan/atau dokumen terkait; dan
  3. fotokopi paspor.

SUMBER
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Pindahan, 
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2012 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk.
Previous
Next Post »